Pendahuluan Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
Sejarah Singkat Gerakan Pramuka Gagasan Boden Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk Netherland atau
Belanda dengan nama Padvinder. Oleh orang Belanda gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda). Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi
kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi
kader pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan
antara lain JPO (Javaanse Padvinders Organizatie) JJP (Jong Java Padvindery),
NATIPIJ (Nationale Islamitsche Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling
Padvindery), HW (Hisbul Wathon). Dengan adanya larangan pemerintah Hindia
Belanda menggunakan istilah Padvindery maka K.H. Agus Salim menggunakan nama
Pandu atau Kepanduan. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah
Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu
Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra) bergabung menjadi KBI (Kepanduan
Bangsa Indonesia). Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI (Persatuan Antar
Pandu Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan
Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938. Pada waktu pendudukan Jepang Kepanduan
di Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu banyak yang masuk Keibondan,
Seinendan dan PETA. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan dibentuklah Pandu
Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Sala sebagai satu-satunya
organisasi kepanduan. Sekitar tahun 1961 kepanduan Indonesia terpecah menjadi
100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu
IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13 September 1951, POPPINDO (Persatuan
Pandu Puteri Indonesia) tahun 1954 dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri
Indonesia) Menyadari kelemahan yang ada maka ketiga federasi melebur menjadi
satu dengan nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia). Karena masih adanya
rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan
kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan
Pioner Muda seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi kekuatan
Pancasila dalam Perkindo menentangnya dan dengan bantuan perdana Menteri Ir.
Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan
Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Pjs Presiden RI Ir
Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Di dalam Keppres
ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di
wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan,
sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan
pramuka dilarang keberadaannya.
Perkembangan Gerakan Pramuka Ketentuan
dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik
pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata
banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya.
Gerakan pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari
kota ke desa. Kemajuan Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing
yang dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus
Depan. Mengingat kira-kira 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75
% adalah petani maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya
para pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan
anjuran ini terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat
menarik perhatian Pimpinan Masyarakat. Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan
Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya
Taruna Bumi. Kemudian diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan
Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang muncul maka pada tahun 1970
menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan
instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan
transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan
dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa
dengan berbagai instansi terkait.
